Rabu, 25 Oktober 2017

Gerakan Anti-Diskriminasi Sebut Kebijakan FDS Resahkan Guru

Jakarta, Fans Gus Dur. Kontroversi kebijakan Lima Hari Sekolah yang dikeluarkan Mendikbud Muhadjir Effendy menunjukkan bahwa kebijakan Five/Full Day(s) School (FDS) tidak dasarkan pada grand design pendidikan yang baik dan kokoh.

Sama halnya dengan kontroversi kebijakan yang ditandatangani menteri-menteri sebelumnya tentang ujian nasional, kurikulum, dan sebagainya. Kondisi ini mengabsahkan pandangan sinis masyarakat selama ini, yaitu ganti menteri, ganti kebijakan.

Gerakan Anti-Diskriminasi Sebut Kebijakan FDS Resahkan Guru (Sumber Gambar : Nu Online)
Gerakan Anti-Diskriminasi Sebut Kebijakan FDS Resahkan Guru (Sumber Gambar : Nu Online)

Gerakan Anti-Diskriminasi Sebut Kebijakan FDS Resahkan Guru

Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Gerakan Anti-Diskriminasi (Gandi) Ahmad Ari Masyhuri lewat rilis yang diterima? Fans Gus Dur, Senin (21/8).

“Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya meresahkan masyarakat, tapi juga meresahkan para guru itu sendiri. Kalau hal ini terus-menerus terjadi, sebenarnya mau dibawah ke mana masa depan pendidikan nasional ini?” tanya Ari yang juga Dosen Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten ini.

Fans Gus Dur

Mestinya, lanjut Ari, kebijakan tentang pendidikan ini harus dikaji secara komprehensif dan ditempuh melalui langkah-langkah yang sistematis, baik dari aspek substansi maupun aspek prosedur pengeluaran kebijakannya.

Dari aspek susbtansi, tentu pemerintah telah memiliki bank data persoalan dan desain besar pendidikan nasional. Dari aspek prosedur, tentu pemerintah telah memiliki Rencana Strategis Jangka Panjang dan Menengah, serta peta jalan kebijakan pendidikan nasional.

“Jadi, jangan tiba-tiba muncul sebuah kebijakan yang turun dari langit, yang tidak ada dalam bank data persoalan dan peta jalan kebijakan yang ada. Apalagi tidak ada kajian akademis yang bersumber dari data empiris, serta masukan dari para pemangku kepentingan yang ada dan sosialisasi yang serius kepada masyarakat,” papar Ari.

Oleh karena itu, menurut Ari, rencana Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pendidikan Penguatan Karakter sebagai pengganti Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 harus dipersiapkan secara komprehensif dan sistematis.

Fans Gus Dur

“Jangan sampai Perpres yang akan dikeluarkan hanya menambah kebisingan publik yang tidak penting,” tandas Ari. (Red: Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Fans Gus Dur RMI NU, Halaqoh, Kajian Fans Gus Dur

Fans Gus Dur.

Nonaktifkan Adblock Anda

Perlu anda ketahui bahwa pemilik situs Fans Gus Dur sangat membenci AdBlock dikarenakan iklan adalah satu-satunya penghasilan yang didapatkan oleh pemilik Fans Gus Dur. Oleh karena itu silahkan nonaktifkan extensi AdBlock anda untuk dapat mengakses situs ini.

Fitur Yang Tidak Dapat Dibuka Ketika Menggunakan AdBlock

  1. 1. Artikel
  2. 2. Video
  3. 3. Gambar
  4. 4. dll

Silahkan nonaktifkan terlebih dahulu Adblocker anda atau menggunakan browser lain untuk dapat menikmati fasilitas dan membaca tulisan Fans Gus Dur dengan nyaman.

Jika anda tidak ingin mendisable AdBlock, silahkan klik LANJUTKAN


Nonaktifkan Adblock